Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia tetap berupaya mengajukan daya tawarnya di Dewan Keamanan PBB. Salah satu daya tawar yang terus dilakukan di antaranya pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. dan reformasi birokrasi
Strategi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB menjadi salah satu bahasan dalam lokakarya nasional bertajuk, 'Reformasi Dewan Keamanan PBB dan Refleksi Peran Indonesia,' di Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Siti Sofia Sudarma mengatakan, acara ini memperkaya dan menelaah peran dan posisi Indonesia terkait agenda reformasi DK PBB yang selama ini di PBB di bawah Intergovernmental Forum (IGN) Majelis Umum PBB.
Lokakarya dihadiri para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademia dan lembaga terkait, termasuk wakil International Peace Institute, salah satu lembaga think tank berpengaruh yang turut aktif mendorong pembahasan mengenai isu reformasi DK pada track II di kalangan negara-negara PBB di New York.
"Forum ini untuk meningkatkan awareness pemangku kepentingan nasional mengenai perkembangan dan tantangan dalam upaya mereformasi DK PBB pada forum Majelis Umum PBB, yang telah menjadi salah satu isu prioritas pada Rencana Aksi Prioritas Nasional Pemerintah RI periode 2019-2020," terang Siti.