Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, BOGOR-- Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI) menilai tepat kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke program yang lebih bermanfaat langsung buat kesejahteraan masyarakat.
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengungkapkan sejak pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hal ini sudah menjadi rekomendasi para Gubernur.
"Kami sudah sampaikan ke Pemerintahan yang lalu, presiden SBY dan kabinetnya bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) memang harus sebaiknya ditarik dan digantikan dengan program yang lebih bermanfaat langsung bagi rakyat," demikian disampaikan SYL dalam sambuatnnya saat bertemu Jokowi dan JK di ruang Garuda, Gedung Induk Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2014).
Sebagaimana diketahui, Jokowi telah mengalihkan subsidi BBM dengan menaikkan harga jual Premium dari Rp6.500/liter menjadi Rp8.500 dan solar menjadi Rp7.500/liter.
Jokowi mengalihkan subsidi langsung BBM ke program-program produktif. Seperti infrastruktur, perlindungan kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, SYL katakan, APPSI berharap ketahanan pangan dengan menurunkan dana Rp1 triliun bagi daerah-daerah bisa memperkuat program prioritas pemerintahan Jokowi-JK lima tahun kedepan.
Jokowi menargetkan tiga tahun kedepan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Untuk mencapai itu, pemerintahan Jokowi telah memprogramkan pembangunan waduk dan irigasi dan lainnya untuk menunjang tercapainya target tersebut.