Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menangapi santai adanya wacana hak interpelasi bagi Presiden Joko Widodo. Hak interpelasi mulai digulirkan DPR terkait kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM.
"Biasa saja. Itu hak Dewan sebagai lembaga. Untuk ajang latihan meminta keterangan kepada pemerintah," kata Hendrawan ketika dikonfirmasi, Minggu (23/11/2014). Namun, ia mengingatkan prioritas DPR saat ini adalah penyelesaian revisi UU MD3. "Agar DPR bisa bekerja secara kompak dan solid," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menegaskan pengumpulan dukungan tanda tangan anggota DPR untuk penggunaan hak interpelasi terkait kenaikan BBM siap diguliirkan Senin (24/11/2014).
Dukungan ditargetkan bisa mencapai 300 tanda tangan. Selain anggota Koalisi Merah Putih (KMP), Bambang mengatakan dukungan juga diharapkan dari anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang kecewa karena Jokowi telah mengkhianati rakyat dengan mengambil jalan pintas menaikan harga BBM disaat rakyat sedang susah memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
"DPR menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak tidak tepat, bahkan sulit diterima akal sehat. Sebab, harga BBM bersubsidi dinaikan ketika harga minyak di pasar internasional turun drastis, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan," kata Bambang melalui pesan singkat, Minggu (23/11/2014).