Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) terus menggalang dukungan hak interpelasi bagi Presiden Joko Widodo. Penggalangan tandatangan itu sebagai respon atas kebijakan pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga BBM.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku pihaknya menunggu surat berisi tandatangan hak interpelasi tersebut. "Nanti kalau mereka rasa sudah cukup kirim ke pimpinan dewan surat usulan interpelasi," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Setelah pimpinan DPR menerimanya maka akan diserahkan dalam rapat badan musyawarah (Bamus) DPR. Kemudian dibawa ke paripurna.
"Dijadwalkan dulu lalu diminta untuk membacaka. Ditanya lagi setuju engga ada interpelasi, kalu setuju lalu dikirim ke pemerintah," tuturnya.
Ia mengatakan presiden akan mengirimkan tim ke DPR untuk menjelaskan kebijakan tersebut. Biasanya, kata Fahri, tim akan dikoordinir oleh Menteri Hukum dan HAM.
Selain itu, DPR juga menggelar paripurna pada hari ini. Hal itu terkait usulan perubahan UU MD3.
"Dalam paripurna, pimpinan DPR akan meminta persetujuan anggota dewan apakah diterima atau tidak," imbuhnya.