Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai sebaiknya Menteri Koordinator Politik Keamanan (Menkopolkam) Tedjo Edi Purnomo tidak terlalu jauh mencampuri urusan internal partai Golkat. Apalagi mengingat kisruh tersebut merupakan bentuk dinamisasi di tubuh Golkar.
Karena Ari khawatir, elit-elit di koalisi Merah Putih menemukan alasan pembenar kalau segala tindakan pembantu-pembantu presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan sebagai upaya balas dendam terhadap langkah-langkah penjegalan di parlemen. (Baca juga: Menkopolhukam: Silakan Golkar Munas di Tempat Sepi)
"Publik masih ingat soal langkah Menkunham Yasona Laoly soal keberpihakannya terhadap kepengurusan PPP versi Rommahurmuzy. Larangan pelaksanaan munas atau keramaian, sebaiknya serahkan saja ke level Polda Bali. Terlalu jauh jika Menkopolkam ikut cawe-cawe urusan munas partai,"jelas Ari Junaedi, kepada Tribunnews.com, Kamis (27/11/2014).
Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, tanpa intervensi pemerintah publik pun sebenarnya sudah waras dengan kasus rusuh di tubuh partai berlambang beringin itu. Pemaksaan kehendak dengan dibungkus legalitas AD/ART, menjadikan cara-cara yang dilakukan kubu Aburizal Bakrie sangat kontra produktif dengan pendapat umum.
"Publik yang menghendaki Golkar menjadi partai yang besar, menjadi kecewa jika Golkar masih dipimpin sosok Ical. Langkah Menkopolkam melarang pelaksanaan munas Golkar ibaratnya menggarami air laut saja,"timpal Ari Junaedi yang juga dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.