Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar meminta Direksi BPJS Kesehatan secepatnya mengundurkan diri karena telah terbukti gagal.
Pasalnya, dia menilai jajaran Direksi BPJS Kesehatan sudah mengalami kematian hati nurani dan gagal membawa BPJS Kesehatan sesuai UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU 24/2011 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.
"Saya meminta Direksi BPJS Kesehatan secepatnya mengundurkan diri karena telah terbukti gagal. Bila tidak mau mengundurkan diri, kami meminta Presiden Jokowi segera memecat Direksi BPJS Kesehatan," tegas Timboel di Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Timboel mengingatkan dalam iklan BPJS Kesehatan tentang pemberlakuan kartu 7 hari, dinyatakan oleh ketua DJSN, "Ayo Daftarkan Selagi Sehat."
Untuk itu, Timboel mempertanyakan pesan iklan itu. "Bagaimana iklan ini bisa diterapkan kepada bayi yang baru lahir dan langsung sakit?" kata Timboel.
"Sang bayi belum merasakan indahnya sehat, tetapi sudah dipersulit oleh peraturan BPJS Kesehatan No. 4/2014," ujarnya.
Sementara itu, Pusat Studi Nusantara (Pustara) mengkritik kualitas direksi BPJS Kesehatan yang rendah. Pasalnya, produk peraturan yang dibuatnya justru menyulitkan masyarakat.
"Direksi BPJS Kesehatan mindset-nya bukan bagaimana memperbanyak jumlah iuran tapi bagaimana agar masyarakat yang membutuhkan itu bisa tertolong dengan segera," ujar peneliti Pustara, Hariyanto.
Kata Hari, BPJS diperuntukkan untuk WNI agar bisa menjaga kesehatannya supaya tidak jatuh miskin ketika sakit. Banyaknya masalah BPJS, seharusnya Direksi BPJS blusukan ke lapangan agar tahu langsung permasalahan masyarakat.
"Fakta masih banyaknya orang yang tidak bisa mendaftar BPJS, adanya antrean panjang saat daftar BPJS, dsb. Kalau pak Jokowi blusukan, kenapa Direksi BPJS tidak blusukan juga?" cetusnya.
Pustara meminta Presiden Jokowi evaluasi kinerja Direksi BPJS Kesehatan. Bila perlu ganti Direksi yang dinilai gagal tunaikan mandatnya.
"Jokowi harus buktikan bahwa program pelayanan kesehatan itu diperuntukkan untuk rakyat," tukas Hari.