Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap tegas Presiden Joko Widodo diapresiasi dalam memberantas illegal fishing (pencurian ikan) yang dilakukan nelayan asing di wilayah Indonesia.
Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR Ono Surono dalam keterangan pers, Selasa (9/12/2014).
Ono menilai penenggelaman 3 kapal nelayan asal Vietnam di Anambas dapat menjadi peringatan bagi negara dan nelayan asing untuk tidak kembali melakukan pencurian ikan di Indonesia.
"Langkah ini tentunya harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu dengan melibatkan seluruh Unsur Penegak Hukum di Laut.
Walaupun Badan Keamanan Laut (Bakamla) belum secara resmi dibentuk, Badan Koordinasi Keamanan Laut yang ada, dan sudah dipunggawai oleh 12 Institusi negara harus berjalan secara maksimal," kata Ono.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan permasalahan terdahulu terkait penegakan hukum di laut dan koordinasi antar institusi harus segera diselesaikan lewat peran Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dan Kementerian Koordinator Kematitiman.
Ia menuturkan anggaran Penegakan Hukum di Laut, terutama untuk TNI AL dan POLRI pada perubahan APBN 2014 harus ditambah semaksimal mungkin, baik untuk Operasional Kapal maupun Kesejahteraan Prajuritnya.