Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberadaan Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih dinilai tak melulu menjadi motor. Buktinya terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Kota Partai Demokrat lebih menentukan.
"Bahkan Golkar versi ARB merelakan tidak melanjutkan rekomendasi Munas Bali guna meredam kekecewaan Partai Demokrat yang merasa ditinggalkan Golkar di tengah jalan. Kartu akan pindah koalisi ternyata dapat 'memenjarakan' fraksi-fraksi di KMP," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, Rabu (10/12/2014).
Menurutnya, perpindahan dukungan ARB juga dapat berimplikasi serius ke internal Partai Golkar. Pasalnya, ARB mendapat dukungan aklamasi, yang salah satu faktornya adalah isu kampanye menolak Perppu Pilkada.
"Kenyataannya, tak berhitung bulan, ARB malah menganggap hasil munas seperti tidak ada. Jika merujuk pada twitter ARB, bahkan sikap politik mendukung Perppu merupakan inisiatif ARB sendiri. Mungkin, bersama pengurus DPP yang lain. Artinya rekomendasi munas Bali tidak dilaksanakan karena bukan pembatalan bersama," lanjutnya.
Ray menyebutkan dengan sikap tersebut, Ical punya potensi akan dipersoalkan pengurus-pengurus di tingkat DPD I dan II.
"Bahkan tidak menutup kemungkinan akhirnya mereka akan beralih ke pengurusan Agung Laksono. Dibutuhkan kerja ekstra untuk meyakinkan pengurus daerah bahwa mereka tidak sedang dipunggungi," kata Ray.