Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Leo Nababan, Ketua DPP Golkar versi Ketua Umum Agung Laksono, menilai lucu sikap Aburizal Bakrie (Ical) yang mendukung Perppu Pilkada setelah sebelumnya sempat mengatakan menolak Perppu di Munas IX Golkar Bali.
Menurut Leo, hal tersebut tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin yang tegas. [BACA: Alasan Ical Mendadak Balik Arah Dukung Perppu].
"Itu hal yang lucu. Kalau pemimpin yang benar itu tegas. Pemimpin itu harus satu kata dalam perbuatan. Jangan pagi tempe siangnya tahu," kata Leo kepada wartawan di Matraman, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2014).
Leo menyebut sosok Ical yang tidak konsisten terhadap keputusan-keputusan yang ia ambil. Hal ini kata Leo, sangat bahaya bila Ical tetap menjabat sebagai ketua umum partai Golkar.
Leo pun menambahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar, Nusa Dua di Bali, begitu cepat dilanggar Ical.
Perppu Pilkada disebut sebagai salah satu rekomendasi Munas Bali.
"Sudah diputus di Munas menolak Perpu tapi tiba-tiba mendukung. Ini putusan pribadi atau apa? Saran saya ke Ical buat lagi Munas," katanya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, Munas Golkar vesi Ical tersebut terkesan ikut-ikutan dan adanya sebuah kepentingan dalam mendukung Perppu.
"Harusnya tegas, kami (Munas Jakarta) mendukung Perppu bukan karena Demokrat sudah siap hijrah, Gerindra sudah nyatakan dukungannya, PAN juga sudah. Jelas kesannya ada kepentingan saat dan terlihat ikut-ikutan," katanya. [BACA: Kata Syarief Hasan Ical Takut]
Sebelumnya, Ketum Golkar Aburizal Bakrie melalui akun twitternya @aburizalbakrie berkicau tentang perubahan sikap partainya.
Di awal twitnya, ia menceritakan awal mula kesepakatan hitam di atas putih tentang pemilihan pimpinan DPR/MPR dan mendukung Perppu Pilkada.
Dalam dokumen yang diberi judul 'Kesepakatan Bersama' itu, poin pertama menyangkut pemilihan paket pimpinan DPR/MPR. Di poin kedua kesepakatan itu disebut bahwa partai-partai yang tercantum dalam dokumen itu bersepakat mendukung Perppu usulan pemerintah.
"Dlm kesepakatan itu jg,pd pasal 2 menyatakan:“Kami bersepakat untuk mendukung Perppu usul pemerintah terhadap UU Pilkada," tulis Ical melalui twitternya.
Dirinya juga mengunggah foto dokumen kesepakatan tersebut. Dokumen itu dibuat di Jakarta pada Oktober lalu dan ditandatangani Ketum dan sekjen partai-partai KMP yakni PKS, Gerindra, PAN, PPP, dan Golkar, juga Demokrat. [BACA JUGA: Ruhut Sitompul Bilang Ical Harusnya Jangan Telat Mikir].
Namun, hasil kesepakatan itu berubah dalam Munas Golkar yang dilaksanakan kubu Ical di Bali pada 30 November hingga 3 Desember lalu. Golkar menegaskan menolak Perppu Pilkada. Namun malam ini, Ical menyatakan sikap partainya yang kembali mendukung Perppu Pilkada.