Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menilai masalah yang dialami Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait permohonan perubahan kepengurusan berbeda.
Menurutnya, saat ia mengesahkan kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya karena sudah memasuki hari terakhir untuk disahkan. Sementara kubu Muktamar Jakarta belum menyampaikan permohonan kepengurusan.
"Ini case yang berbeda. Waktu itu (saat pengesahan PPP kepengurusan Romahurmuziy) harus kita lihat faktanya. PPP berbeda, itu hari ketujuh (disahkan)," kata Yasonna kepada wartawan di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (16/12/2014).
Yasonna menuturkan, pada kasus yang menimpa Golkar adalah kedua kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, sama-sama melaporkan susunan perubahan kepengurusan. Dan kepengurusan ini dilaporkan kepadanya di hari yang sama.
Surat yang diajukan Munas Bali bernomor: B-03/Golkar/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pendaftaran Pergantian Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masa bakti 2014-2019 yang ditandatangani Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham yang diserahkan ke Kemenkumham pada 8 Desember 2014.
Sedangkan surat dari Munas Ancol bernomor: Ist/DPP Golkar/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Permohonan Penetapan Susunan Kepengurusan DPP Partai Golkar Hasil Musyawarah Nasional IX tanggal 6-8 Desember 2014 yang ditandatangani Ketua Umum HR Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali.
"Beda halnya kalau munas tandingan yang sama-sama dilakukan. Dan membuat kami melihat ini hal yang harus diselesaikan di Mahkamah Partai," terang politikus PDI Perjuangan itu.