Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kualitas genetika anggota DPR terlihat menawan, namun tampak tidak akan memberi pengaruh kualitas kinerja DPR yang baik.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Tommy Legowo menilai hal itu sangat jelas melihat pengaruh utama kinerja DPR adalah direksi politik fraksi, dan direksi politik fraksi ditentukan instruksi politik DPP parpol.
Tetapi, kata dia, instruksi politik DPP ini dipastikan oleh visi ketua umum parpol dan pada akhirnya, visi ketua umum dipengaruhi kuat oleh pemihakannya pada koalisi.
"Karena itu, jika koalisi pilpres dipertahankan di permanen, dapat diperkirakan kinerja DPR akan diabdikan pada kepentingan koalisi daripada kepentingan konstituen (rakyat)," ujarnya di Kantor Formappi di kawasan Matraman, Jakarta, Jumat (19/12/2014).
Menurutnya, DPR yang secara terbuka maupun terselubung terbelah dalam dua kubu political blocking yang antidialog untuk kebijakan publik, akan menjadi DPR yang penuh dengan kompromi politik yang pragmatis.
Hal ini dianggap dapat membawa potensi besar untuk meninggalkan peran perwakilan rakyatnya, sebab, kata dia, kepentingan terfokus untuk memanfaatkan fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR bagi daya tawar politis kubu politik yang saling bersaing.
"Jika hal ini untuk jangka waktu yang relatif panjang, bukan tidak mungkin ini mengundang campur tangan kekuatan rakyat yang jika tidak terkelola dengan seksama bisa berarti anarki atau sebaliknya, merangsang pemerintahan Jokowi-JK dengan dukungan TNI dan polisi bertindak sewenang-wenang demi menjalankan pemerintahan uang mengelola tertib sosial untuk dapat melayani kepentingan rakyat, jelasnya.
"DPR (saat ini) belum bekerja untuk rakyat tapi sudah memakai uang rakyat," usainya.