Kesalahan Alokasi Anggaran Era SBY yang Amat Repotkan Jokowi Menurut Partai Nasdem

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Banyak pihak yang menentang kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak dunia justru sedang turun.

Anggota Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menilai, hal itu semata bukan salah pemerintah saat ini. Menurutnya, kebijakan itu diambil akibat pemerintah sebelumnya tidak cerdas dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pemerintah sebelumnya itu tidak cerdas, subsidi BBM dulu itu tidak pernah dialihkan ke sektor-sektor riil. Sehingga membuat utang menumpuk. Akibatnya pemerintah sekarang yang menanggungnya. Pemerintah dulu hidup dengan pembiayaan hutang, tidak ada swasembada misalnya pada pangan, ataupun lainnya. Tidak ada sama sekali itu," kata kata Irma di usai diskusi dengan tema 'Pengaruh kenaikkan BBM dan kenaikan upah Minimum Pekerja Untuk Kesejahteraan Rakyat', di Auditorium DPP Nasdem, Kamis (18/12/2014).

Lebih lanjut anggota Komisi IX itu mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK belum bisa dinilai lantaran baru bekerja dua bulan lebih.

"Ini kan baru satu bulan, belum bisa bekerja maksimal. Dengan APBN 2014, subsidi tinggi, sektor yang lain dilupakan. Lihat saja tak ada subsidi bibit, tidak ada subsidi pangan, ini kan pekerjaan rumah yang besar bagi Jokowi-JK dimana harus diselesaikan," katanya.

Dirinya mengatakan, paradigma yang sekarang terjadi berbeda. Pemerintah Jokowi-JK tengah mengupayakan swasembada terjadi. Tidak ingin berutang banyak, dan ingin melunasi hutang serta bunganya.

"Langkah menteri saling berkoordinasi itu sudah tepat. Harus saling support. Saya lihat pemerintah hari ini berani, demi menyelamatkan negara. Meningkatkan infrastruktur, semuanya untuk kepentingan rakyat," katanya.