Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari ini, Selasa (23/12/2014), Aliansi Masyarakat Sipil Hebat (Almisbat), menggelar diskusi tentang Pertanian dengan tema "Swasembada dan Perubahan Budaya Pertanian dari Subsisten ke Pertanian Modern" di Jakarta.
Dalam diskusi yang di pandu oleh Wandy Nicodemus Tuturoong, hadir sebagai pembicara anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN) Almisbat yang juga mantan Deputi BUMN era pemerintahan Megawati, Muwardi Pangihutan Simatupang dan Syaiful Bahri (Sekretaris Jenderal Petani NasDem).
Sementara Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang sedianya turut menjadi pembicara urung hadir.
Dalam diskusi terungkap bahwa persoalan utama masalah pertanian adalah paradigma swasembada membawa arah yang tidak efisien.
Keduanya sepakat bahwa hal tersebut dikarenakan, budaya pertanian masih subsisten.
Muwardi Pangihutan Simatupang menyampaikan, modernisasi pertanian harus diiringi perubahan struktur sosial masyarakat.
Bagaimana budaya pertanian modern harus ditransformasikan ke publik lewat informasi mengenai kebutuhan pasar, tata kelola yang efisien.
Muwardi Pangihutan Simatupang menilai sejak Orde Baru hingga saat ini semua pemimpin gagal menyejahterakan petani.
"Sudah 6 Presiden belum berhasil menunjukkan keberpihakannya ke petani. Ini, lantaran semua Presiden kita selama ini selalu berpikir inbox tidak out of the box," tegas mantan Ketua Alumni IPB Tahun 2003 ini.
Untuk itu, lanjut Muwardi P. Simatupang, Jokowi diharapkan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Presiden-presiden sebelumnya.
Sebaliknya Muwardi P. Simatupang berharap momentum pemerintahan baru harus menjadi kesempatan bagi pemerintahan Jokowi, yang masuk tahun pertama pemerintahannya, untuk lebih peduli kepada nasib petani.
Muwardi Pangihutan Simatupang menyatakan 3 langkah yang bisa dilakukan pemerintahan Jokowi untuk menunjukkan keberpihakan kepada petani yakni;
Pertama, pemberian hak pengelolaan tanah atas tanah-tanah negara yang terlantar untuk dikelola petani secara kolektif.
Kedua, memberikan sistem informasi tentang kebutuhan pasar atas komoditas pertanian.
Ketiga, memperbaiki sistem logistik dan distribusi pupuk/pakan dan hasil panen.
Dengan 3 langkah tersebut harapannya upaya perubahan terhadap kondisi petani dapat diwujudkan.
Sementara itu Syaiful Bahri mengkritisi minimnya akses kepemilikan lahan yg dimiliki petani di Indonesia. Minimnya akses kepemilikan ini menurut Syaiful adalah problem serius di isu pertanian.
"Bayangkan kepemilikan lahan yang hanya 0.25 ha/KK Petani dari 45 juta KK petani, dari total 6 juta hektar lahan pertanian, Belum lagi rendahnya kualitas tanah/unsur hara dalam tanah," ungkap Syaiful.
Lebih lanjut Syaiful menambahkan bagi dia Pertanian modern bukan berarti menggantikan pertanian rakyat dengan "rice estate".
Artinya , pembukaan lahan secara besar2 an untuk ditanam satu macam komoditas, dalam hal ini padi.
Lebh baik kata dia akses tanah-tanah terlantar yang dimiliki oleh negara di berikan kepada petani untuk digarap.
Dia juga mengamini usulan Simatupang agar pemerintah juga memberikan infomasi terhadap komoditas yang di butuhkan pasar.
"Artinya, tidak melulu yang namanya petani harus menanam padi. Itulah inti pertanian modern," ujar Syaiful.