Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dana Bantuan Sosial (Bansos) sering disalahgunakan untuk kepentingan politik kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK. Para incumbent kerap memanfaatkan uang itu untuk menaikkan elektabilitasnya.
Kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2014), JK mengatakan sudah seharusnya penggunaan dana Bansos itu dibatasi, sesuai kebijakan Presiden Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi.
"Banyak yang digunakan untuk kebutuhan politik, lihat saja, begitu mau Pilkada (penggunaan) dana bansos naik," katanya.
Pembatasan penggunaan dana bansos itu awalnya diutarakan Menteri Dalam Negri, Tjahjo Kumolo. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan pembatasan itu adalah perintah langsung dari Presiden Jokowi. Tjahjo mengatakan pembatasan itu tidak termasuk dana bansos untuk pendidikan dan kesehatan.
JK menambahkan bahwa salah satu yang tidak dihapus adalah dana untuk rumah ibadah. Ia berharap masyarakat tidak resah atas pembatasan itu.
"Penghapusan bansos katakanlah untuk kebutuhan yang tidak mendesak ya, memang banyak yang digunakan untuk kebutuhan politik," ujarnya.