Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Semarang, Algooth Putranto, berharap kehadiran Presiden Joko Widodo dalam perayaan Natal di Papua berimbas positif terhadap kondisi keamanan dan kesejahteraan di wilayah tersebut.
"Kehadiran Presiden Jokowi pada perayaan Natal di Papua semoga benar-benar ada manfaatnya. Tidak sekadar pertunjukan SBY saat baru jadi Presiden juga hadir pada Natal di Papua dan bertubi-tubi memberi kado," ujarnya.
Kado SBY bagi Papua tersebut antara lain pada 2006 meneken Traktat Lombok yang membuat Australia bungkam soal Papua dan setahun sesudahnya ada PP No. 77 Tahun 2007 yang melarang penggunaan atribut daerah yang dinilai sarat pesan separatisme.
"Kebijakan SBY saat itu dinilai menjadi titik balik karena di masa Gus Dur bendera Bintang Kejora, simbol Burung Mambruk, dan lagu Hai Tanahku Papua yang terlarang sempat dianggap sebagai lambang daerah seperti halnya bendera GAM di Aceh," katanya.
Meski demikian, langkah politik SBY dilakukan dengan luwes karena tetap meneruskan amanah Presiden Megawati tentang otonomi khusus (otsus) Papua seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), pemekaran Kabupaten/Kota, Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), pembentukan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Undang Undang Pemerintahan Otsus (Otsus Plus).
"Suka tidak suka kalau melihat langkah SBY, selain kado pahit ada juga kado manis untuk Papua. Kita tunggu apa langkah Jokowi. Semoga kado manis karena tragedi Paniai penyelesaiannya mengecewakan," ujarnya.