Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muktamar Jakarta yang dipimpin Ketua Umum Djan Faridz hasil Muktamar merasa geram atas pengakuan PPP kubu Romahurmuziy Cs yang mengaku tidak pernah melakukan pemecatan terhadap beberapa DPW dan DPC PPP.
"Kami memegang bukti-bukti bahwa Romi Cs telah melakukan pemecatan kepada kader-kader PPP di beberapa DPW dan DPC PPP," kata Wakil Ketua Umum PPP, Fernita Darwis melalui pesan singkatnya, Minggu (4/1/2015).
Fernita menuturkan, PPP kubu Romi Cs yang mengklaim tidak pernah melakukan pemecatan terhadap beberapa DPW dan DPC PPP tidak benar. Dia pun mengaku memiliki semua Surat Keterangan (SK) pemecatan yang dilakukan Romi terhadap kader-kader PPP dibeberapa DPW dan DPC.
Seperti, Haji Lulung, (Ketua DPW DKI Jakarta), Teuku Faisal (Ketua DPW Aceh), Ibnu Hajar (Ketua DPW Sumsel), Iman Santoso (Ketua DPW Lampung), Nurhasanah (Ketua DPW Kalteng), Jafar Alkatiri (Ketua DPW Sulut), Syukur Dapubeang (Sekretaris DPW NTT).
"Dan masih ada juga beberapa wakil Ketua/Sekretaris DPW lainnya semuanya itu dipecat," tuturnya.
Masih kata Fernita, ada beberapa DPC tingkat Kab/Kota di beberapa provinsi pun juga dipecat Romi Cs.
Fernita menilai, apa yang dikatakan kubu Romi Cs itu tidak lah benar dengan menyebut tidak pernah melakukan pemecatan kepada kader PPP di beberapa DPW dan DPC.
"Silakan tanyakan kepada mereka yang dipecat oleh Romi Cs, tentang SK pemecatan itu. Kalau mau bukti di DPP, silakan datang ke kami mau bukti yang mana kami simpan semuanya ada 1 (satu) bundel arsip SK Pemecatannya," katanya.
Untuk itu Fernita menyatakan kepada kubu PPP milik Romi Cs yang sering kali melakukan kebohongan publik diharapkan agar tidak lagi melakukan propaganda atau kebohongan publik dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta.
"Saya harapkan Romi Cs segera bertaubat, karena pintu kami sangat terbuka bagi mereka yang ingin bersatu dalam lindungan rumah kabah," tandasnya.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kubu Romahurmuziy dikabarkan telah melakukan pemecatan terhadap beberapa ketua DPW, padahal pemecatan tersebut bertentangan dengan putusan Sela PTUN.