News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pesawat AirAsia jatuh

Politikus Gerindra: Slot Penerbangan Tak ada Hubungannya dengan Musibah AirAsia

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Petugas Basarnas memasukkan lifting bag atau balon udara ke helikopter untuk dibawa ke KRI Banda Aceh di perairan Kalimantan Tengah, Jumat (9/1/2015). Alat tersebut rencananya akan digunakan untuk mengangkat bagian ekor pesawat AirAsia QZ8501. KOMPAS/HERU SRI KUMORO

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo menyesalkan sikap pemerintah yang mempersoalkan masalah izin slot penerbangan AirAsia yang mengalami kecelakaan pada Minggu (28/12/2014) silam.

Menurutnya ditengah proses evakuasi dan duka keluarga, slot penerbangan tidak ada kaitannya dengan kecelakaan AirAsia QZ8501.

"Apa kalau berangkat tidak hari itu tidak ada kecelakaan? Apa kalau berangkat tidak sesuai slot itu sudah pasti ada kecelakan? Tidak bisa. Makanya pemerintah tidak usah mempersoalkan slot terbang dulu. AirAsia hanya ketiban sial," kata Bambang kepada wartawan, Jumat (9/1/2015).

Dirinya menjelaskan, untuk penerbangan luar negeri memang kewenangan Menhub. Namun kementerian tidak mungkin mengawasi perjalanan pesawat setiap hari. Itu sebabnya diserahkan ke Otoritas Bandara. Dengan catatan, Otoritas Bandara harus bekerja maksimal.

"Kalau sibuk pencitraan, apakah menteri bisa memantau setiap hari? Kalau tidak bisa, ya serahkan ke pihak otoritas bandara, sehingga bisa tahu langsung penerbangan antar negara dan tentunuya pelaksanaan harus melaporkan hasil akhir setiap hari kepada kementerian." ujarnya.

Oleh sebab itu dirinya berharap, untuk kondisi saat ini tidak perlu saling menyalahkan. Sebab yang salah sudah pasti Kementrian Perhubungan lantaran mempunyai kaki tangan yang tidak benar.

Lebih lanjut Bambang menilai, jika kementrian mempersoalkan masalah slot penerbangan, tentu saja kesalahan berpangkal pada karut marut birokrasi kementerian. Dirinya mencontohkan, selama pemerintahan sebelum Jokowi, semua laporan penerbangan masuk ke Dirjen Perhubungan. Namun, jika pada pemerintahan sekarang, apabila yang bersangkutan tidak melapor ke dirjen, berarti ada dugaan bahwa pemerintahan sekarang dianggap lemah.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini