Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta DPR tak hanya formalitas menguji calon Kapolri yang ditunjuk Presiden Jokowi.
FITRA meminta agar DPR serius mengemban amanahnya sebagai representasi rakyat Indonesia.
"DPR harus meminta kepada presiden agar calon kapolri 'diperiksa' dulu oleh KPK dan PPATK, atau mintalah surat 'kelakuan baik' dari KPK atau PPATK dulu, baru DPR membahas calon kapolri," kata Koordinator Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/1/2015).
Apalagi kata Uchok, sebelumnya Jokowi tak melibatkan KPK dan PPATK saat menunjuk Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri.
Padahal, kata Uchok, mengemuka dugaan rekening gendut Polri yang konon juga melibatkan Budi.
"Sehingga perlu presiden dapat surat kelakuan baik atau bebas rekening gendut dahulu dari KPK atau PPATK," kata Uchok.