Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gerakan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) menyerukan pemerintah untuk mengusut tuntas dan mengungkap pejabat Polri yang diduga terindikasi transaksi rekening gendut, selain tersangka Komjen Pol Budi Gunawan. Ini demi persamaan di depan hukum.
Ketua Umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Reinhard Parapat mengarisbawahi beberapa hal terkait pengangkatan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal dari Presiden Joko Widodo.
Menurut Reinhard, Budi Gunawan sebagai calon Kapolri mesti menyadari posisi pucuk pimpinan kepolisian itu bukanlah segalanya. Tapi sebagai masalah hukum, imbuhnya, kasus ini menjadi nilai uji pendidikan hukum dan keadilan di mata masyarakat yang perlu diselesaikan.
"Hal ini mengingat sosok Kapolri merupakan salah satu teladan dan ujung tombak penegak hukum di negara Republik Indonesia," tutur Reinhard dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Kamis (15/1/2015).
Reinhard juga menambahkan jika calon Kapolri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga hukum lainnya dan tetap dipaksakan maju, moralitas dan "integritasnya sangat diragukan.
"Meski negara kita menganut asas praduga tak bersalah, sebaiknya BG (Budi Gunawan--red) legowo mundur sebagai calon Kapolri, sambil menghadapi dan menjalani proses hukum sebagai tersangka yang ditetapkan KPK," imbuhnya.
KPK pun, lanjut Reinhard, diminta tidak hanya berhenti pada proses hukum Budi Gunawan. Sebagai lembaga antirasuah, KPK dinilai harus mengejar dan mengungkap beberapa petinggi Polri yang juga diduga terindikasi adanya transaksi rekening gendut tersebut.
"Jangan sampai asas persamaan di depan hukum hanya berhenti di kasus BG yang kebetulan sebagai calon Kapolri, tapi tidak menuntaskan rekening gendut petinggi Polri lainnya yang telah diungkap lama oleh," ungkap Reinhard.
Reinhard mengatakan pihaknya mendukung penuh KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut tuntas dan mengungkap pejabat-pejabat Polri lainnya yang terindikasi atas transaksi rekening gendut.
"Hal ini supaya tidak terkesan keputusan politik tapi atas keputusan berdasarkan keadilan dan persamaan di depan hukum," tutup Reinhard.