Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Peringatan seratus hari kepemimpinan Jokowi-JK di depan Istana Negara diperingati dengan aksi masa menuntut kinerja Jokowi dari berbagai golongan, puluhan masa yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA PERSIS) menilai rezim Jokowi tepat seratus hari telah memberikan hadiah pil pahit kepada rakyat dengan banyak kesengsaraan.
Mulai dari kenaikan harga yang mencekik rakyat kecil, disaat harga minyak dunian merosot. Selain itu, disaat isu konflik KPK-Polri sedang hangat, Pemerintah memperpanjang kontrak dengan Freeport hingga 2041.
"Artinya hal-hal yang dilakukan Pemerintah hanya mengukuhkan kepentingan kapitalisme asing dan memperpanjang penderitaan rakyat Papua," kata Nizar Ahmad Saputra Ketua Umum PP HIMA PERSIS, Rabu (28/1/2015)
Selain itu menurut Nizar, konflik KPK-Polri yang saat ini terjadi karena Jokowi yang tidak tegas dan tanpa melihta track record Budi Gunawan. Hingga akhirnya, menimbulkan kekisruhan di dua institusi negara itu. Dan dimanfaatkan oleh satu pihak penguasa untuk mengintimidasi dan mengkriminalisasi pihak lainya. Untuk itu dikatakan Nizar, PP HIMA PERSIS menyatakan sikap.
1. Menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas dan independent dalam menentukan keputusan dan kebijakan sebagai kepala Negara.
2. Menuntut Jokowi untuk berani melepaskan diri dari bayang-bayang kepentingan elit partai politik, dalam hal ini partai pengusung yang tergabunh dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH)
3. Menuntut rezim Jokowi-JK untuk memberikan subsidi penuh kepada rakyat dan menurunkan harga pangan sebagai bukti pro rakyat
4. Menuntut rezim Jokowi-JK untuk bersikap tegas terhadap Freeport, tinjaubilang kontrak dan atau memutuskan jika tidak membangun smelyer dan atau memberikan hak atas Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam yang mereka keruk.
5. Menuntut Jokowi untuk mengeluarkan PERPPU untuk menyelamtkan KPK dan Polri, serta mengahdirkan solusi kongkrit setiap permasalahn bangsa lainya
6. Menuntut apabila Presiden Jokowi tidak memenuhi tuntutan diatas lebih baik mundur sebagai Presiden guna menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Candra okta della) Terkirim dari Samsung Mobile.