Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Belanda memprotes langkah Presiden Jokowi yang tak memberikan grasi terhadap terpidana mati kasus narkotika asal warga negara Belanda.
Namun, Komite Utang Kerhomatan Belanda (Kommitee Nederlandse Ereschulden/Comitte of Dutch Honorary Debts) justru menganggap langkah Jokowi sudah tepat.
Ketua KUKB Batara R Hutagalung menegaskan menolak tegas semua bentuk campur tangan asing di Republik Indonesia, apalagi Belanda.
Pemerintahan Jokowi diminta berani membuka lembaran hitam sejarah kolonialisme dan perdagangan budak yang dilakukan Belanda, kasus Westerling di Sulawesi, kasus Rawagede dan lainnya.
"Belanda melakukan kejahatan dengan membantai jutaan manusia tanpa proses hukum. Padahal itu lebih merendahkan martabat manusia," kata Batara di Gedung Juang, Jakarta, Rabu (4/2/2015)
Menurut Batara, KUKB tidak mau berdebat soal sah atau tidaknya hukuman mati. Tapi pemerintah Jokowi juga perlu ingatkan Belanda, hukuman mati yang saat ini diterapkan di Indonesia adalah warisan Belanda.
"Belanda mengidap amnesia sejarah. Dia sudah lama merendahkan martabat manusia, tanpa mau melakukan ganti rugi ataupun pengakuan terhadap bangsa Indonesia," kata Batara.
Sebelumnya, Menlu Belanda, Bert Koenders menegaskan jika hukuman mati merendahkan martabat manusia. Tapi menurut Batara Pemerintah Jokowi jangan takut dengan ancaman tersebut.
"Pidana mati sesuai putusan pengadilan harus dihormati. Kalau Jokowi lembek ya dia tunduk dengan Belanda dan sudah merendahkan martabat bangsa," kata Batara.