Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA ---Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara bisa ditunjuk bila diperlukan kata Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam ), Tedjo Edhy Purdijatno. Pimpinan sementara bisa ditunjuk untuk mengantisipasi kekosongan kursi pimpinan.
Namun demikian menurut Politisi Partai NasDem itu, saat ini belum perlu ditunjuk pimpinan KPK sementara. Walau pun saat ini hampir semua pimpinan KPK tengah terjerat kasus hukum, dan satu kursi masih kosong pascaditinggalkan Busyro Muqadas yang berakhir masa jabatannya, menurut Tedjo hal itu tidak membuat KPK menjadi lemah.
"Tidak ada yang melemahkan KPK," kata Tejdo kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2015).
Seperti yang diberitakan sebelumnya pimpinan KPK yang terjerat hukum adalah ketua KPK, Abraham Samad dilaporkan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch M Yusuf Sahide ke Bareskrim Polri pada 22 Januari lalu.
Abraham diduga melakakukan penyelewengan wewenang oleh Abraham seperti yang dipaparkan di tulisan berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad," yang diunggah di Kompasiana.
Sedangkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuruh saksi menyampaikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa pilkada Kotawaringin Barat 2010 lalu.
Adnan Pandu Praja yang juga merupakan Wakil Ketua KPK dilaporkan oleh kuasa hukum PT Deasy Timber di Berau, Kalimantan Timur, Mukhlis Ramlan, atas dugaan pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Deasy Timber pada 2006.
Pimpinan KPK lainnya Zulkarnain juga dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penerimaan gratifikasi saat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Siapa yang pantas ditunjuk sebagai pimpinan sementara, Tedjo enggan berspekulasi. Presiden kata dia belum meminta dirinya untuk memberikan masukan terkait masalah yang melanda pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.
"Ini belum diminta juga, janganlah kita mendahului sesuatu ya. Nanti kalau kita mendahului, Presiden bertanya loh yang menyuruh kamu ngasih pertimbangan. Jangan begitu," tuturnya.