Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo membantah isu reshuffle atau pergantian jajaran di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, wacana itu tak berdasar dan memperkeruh stabilitas pemerintahan di tanah air.
Padahal, kabar yang beredar, isu tersebut berhembus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sendiri.
"Yang berhak untuk mengusulkan reshuffle itu adalah penilaian yang obyektif dari Presiden terhadap pembantunya," kata Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (6/2/2015).
Menurutnya, tak benar jika PDIP mengusulkan perubahan itu. Pasalnya, sampai saat ini belum ada keputusan partai yang menghendaki penarikan anggota.
Tetapi bisa saja partai menarik anggotanya dari posisi Menteri. Namun sampai saat ini belum ada perintah langsung dari PDIP.
Politikus PDIP itu menjelaskan setidaknya ada dua skema penggantian menteri. Pertama, Presiden yang menghendaki terjadinya pergantian melalui beberapa pertimbangan. Hal tersebut adalah hak prerogratif Presiden.
Kedua, ada kehendak langsung dari ketua partai bersangkutan.
"Atau misalnya saya ditarik oleh partai. Disuruh ngurusi partai, itu ada lobi khusus antara pimpinan partai dengan Presiden," ujarnya.
Disinggung soal Ketua PDIP, Megawati di Istana, Tjahjo mengaku semuanya berjalan secara wajar.
Maklum, selama ini isu yang beredar mengindikasikan perpecahan di dalam tubuh partai berlambang banteng moncong putih itu. Megawati juga terlihat tak begitu sering mengunjungi Istana kenegaraan.
"Ngga ada, Ibu Mega juga sering ke istana. Ibu Mega itu taat asas, siapapun Presidennya dia taat asas," kata mantan anggota DPR tersebut.