Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana bersama pengurus bersilaturahmi ke Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimoen Zubair di Desa Sarangmangu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Pria yang akrab disapa Haji Lulung itu sekaligus mengundang Mbah Maimoen untuk hadir memberi tausiyah dalam acara Harlah PPP ke-42 dan pembukaan Mukerwil ke-V DPW PPP DKI Jakarta yang rencananya akan digelar bulan ini.
Dalam kesempatan itu, Mbah Moen berpesan agar pengurus PPP, khususnya di Jakarta tidak terpecah belah, dan harus konsisten memelihara persatuan dan kesatuan kader partai yang berlambang Kakbah.
"Saya harapkan agar seluruh kader tetap istiqomah. Agar tidak ada upaya pelanggaran terhadap putusan PTUN yang menunda pemberlakukan SK Menkumham, yang sebelumnya meng-SK-kan hasil Muktamar Surabaya. Sampai adanya keputusan PTUN tetap," ujar Mbah Moen dalam rilisnya, Minggu (8/2/2015).
Mbah Maimoen mengapresiasi kedatangan pengurus PPP DKI Jakarta ke kediamannya. "Saya sangat senang dengan kedatangan pengurus PPP DKI. Yang tadinya saya sakit, sekarang saya bersemangat dan sembuh," tuturnya.
Ia mengkhawatirkan kondisi internal PPP selama empat tahun belakangan. Seharusnya kata dia, PPP bisa menjadi lambang persatuan umat Islam.
"Kalau ada perbedaan, maka di PPP bisa disatukan. Karena Kakbah itu lambang Masjidil Haram, pemersatu umat muslim di dunia. Tapi kenyataannya berbeda," ucapnya.
Menurutnya, PPP mengutamakan prinsip-prinsip perjuangan. Di dalamnya, tercantum prinsip amar maruf nahi munkar istiqomah dan akhlaqul karimah.
"Dengan dasar pemikiran itu, harusnya partai mengesampingkan ego sesaat. Jika partai harus terkontaminasi karena akan mendapatkan 7 juta dari 5 juta suara yang sudah ada," ujarnya.
Lulung pun menyambut baik nasehat KH Mbah Moen. Dia memastikan DPP PPP pimpinan Djan Faridz akan tetap konsisten menjaga soliditas kader di Jakarta hingga akar rumput partai.
"Kalau pun kita yang menang, DPW DKI akan samina wa atona. Tidak akan melanggar komitmen menjaga keutuhan partai. Serta tidak menciderai proses ketata usahaan negara administrasi sesuai putusan PTUN," tandasnya.