Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa Hukum Bambang Widjojanto, Usman Hamid menilai Presiden Joko Widodo lambat mengatasi kemelut KPK- Polri. Anehnya, di saat yang sama, sebagian masyarakat juga tidak mendesak Jokowi untuk segera bersikap tegas dan cepat.
Usman menduga hal itu masih terkait dengan pemilihan Presiden 2014. Dimana banyak masyarakat yang mendukung Jokowi.
"Banyak diantara kita terbelah karena jadi relawan Jokowi. Sehingga sulit berikan kritik kepada Jokowi. Mereka ini Jokowi lovers. Yang anggap Jokowi orang baik hanya dikelilingi orang jahat," kata Usman di Gedung Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (8/2/2015
Bahkan, kata Usman, Jokowi tidak bersikap untuk menghentikan kriminalisasi Bambang Widjojanto. Kepada Buya Syafii Maarif, tutur Usman, Jokowi mengaku akan membantalkan pelantikan. Namun belum ada kejelasan apakah pengganti Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri adalah sosok yang baik.
Selain itu, Usman mengritik sikap Menkopolhukam Tedjo Edi Purdijatno yang memiliki kepentingan dalam masalah tersebut. "Tidak jelas komitmennya malah mengganjal," kata Usman.
Ia mengatakan dalam tubuh Polri, polisi yang baik malah tersingkir digantikan sosok yang memiliki kualitas buruk. Akhirnya terjadi kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto.
"Apa kita harus diam? Kita harus buktikan bahwa tindakan kepolisian menangkap untuk kesenangan. Karena BW (Bambang Widjojanto) adalah jantung KPK, yang usut kasus suap BG," katanya.