Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo hingga kini belum memberi sikap mengenai kisruh calon Kapolri.
Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno menduga Jokowi ingin menunggu selesai sidang praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan.
"Sehingga bila sudah mendapatkan hasil praperadilan dia (presiden) punya alasan untuk memutus, jadi menunggu waktu saja," kata Teguh di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/2/2015).
Sebab, kata Teguh, secara konstitusi seharusnya Jokowi melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri karena telah melalui persetujuan DPR. Namun dengan status Budi Gunawan sebagai tersangka maka Jokowi memiliki beban besar untuk melantik Jenderal Bintang Tiga itu. "Hanya kemudian hasil praperadilan itu akan sangat penting," ujar Teguh.
Teguh juga memprediksi bila praperadilan memenangkan Budi Gunawan maka Jokowi akan melantiknya sebagai Kapolri.
Tetapi jika gugatan Budi Gunawan kalah dipraperadilan maka menjadi pintu masuk bagi Jokowi mengajukan calon Kapolri lain.
"Apakah setelah itu akan dinonaktifkan, beliau akan menghitung eskalasinya kerusakan yang akan ditimbulkan bila tetap melantik," katanya.
"Kalau Pak BG kalah di praperadilan, saya hakul yakin akan ada kandidat yang lain, dengan tidak melantik BG, dan dia harus mengajukan usulan kembali yang juga kira-kira resistensinya rendah di mata parlemen," jelasnya.