Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menilai kondisi bangsa Indonesia saat ini sudah cukup genting. Hal ini ditandai dengan beberapa pola yang dilakukan untuk melemahkan KPK.
"Beberapa pola yang dilakukan untuk melemahkan KPK antara lain kriminalisasi seluruh pimpinan KPK serta merusak citra moral KPK seperti foto-foto rekayasa Abraham Samad, tuduhan terlibat aktivitas politik, tuduhan pemalsuan dokumen bertujuan menghilangkan kepercayaan publik dan juga dugaan kuat pelemahan melalui revisi UU KPK di DPR," ungkap Julius dari YLBHI dan Alghif dari LBH Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunnews.com, Jumat (13/2/2015).
Pola lainnya yang dilakukan adalah aksi teror terhadap keluarga dan staff KPK, kuasa hukum, aktivis pendukung KPK;
upaya kepentingan menahan Presiden Jokowi untuk tidak mengeluarkan keputusan pembatalan BG sebagai Kapolri dan penyelamatan KPK; serta pembajakan gerakan masyarakat melalui aksi-aksi bayaran untuk melemahkan KPK.
Dikatakan Julius, saat ini berbagai kepentingan turut campur dalam pelemahan KPK. Kalaupun BG gagal dilantik, belum ada jaminan proses kriminalisasi berhenti. Sementara Jokowi sangat terkesan menunda-nunda keputusan.
"Inilah keadaan darurat yang terjadi, koruptor melakukan konsolidasi melalui peristiwa ini," ujarnya.
Dalam keadaan darurat ini, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyatakan korupsi dan koruptor adalah musuh bersama. Penting untuk seluruh elemen masyarakat turun memberikan dukungan terhadap KPK dan menyampaikan tuntutan kepada Jokowi.
"Kami menuntut menghentikan seluruh proses KPK, Komisioner KPK, staff KPK dan penggiat Anti Korupsi; membatalkan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri dan membatalkan Budi Waseso sebagai Calon Kapolri. Pemilihan Kapolri harus melalui KPK, PPATK dan publik," ungkapnya.
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi akan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung dalam aksi serentak di Kota Jakarta, Bandung, Makassar, Medan, Yogyakarta, Manado, Lampung, Padang dan Papua, Senin, 16 Februari 2015.
"#Indonesia Darurat Korupsi, Lawan Balik Koruptor #saveKPK #savePolri #saveIndonesia. Bawa sapu lidi simbol bersih-bersih korupsi," ungkap Julius.
Untuk aksi di sejumlah kota akan dikoordinir oleh sejumlah LBH (LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Yogyakarta, LBH Makassar, LBH Manado, LBH Bandar Lampung, LBH Medan, LBH Padang, LBH Papua).