Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, JAKARTA - Jika Senin (16/2/2015), hakim praperadilan memenangkan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) dan sore harinya presiden melantik yang bersangkutan sebagai Kapolri, maka tsunami politik yang dikhawatirkan banyak pihak tidak akan terjadi."
Hal itu diyakini Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo menanggapi polemik Calon Kepala Polri, saat dimintai tanggapannya Minggu (15/2/2015).
Namun, kata Politisi Golkar ini, jika BG batal dilantik, berarti untuk kesekian kalinya presiden Joko Widodo memperlihatkan perilaku inkonsisten bahkan bisa dituduh melakukan kebohongan publik. "Janji menunda, tetapi kemudian membatalkan adalah kebohongan. Tidak sepantasnya perilaku seperti itu dipertontonkan oleh seorang presiden," ujarnya.
Publik masih ingat bahwa pada jumpa pers Jumat (16/1/2015) malam di Istana Merdeka, Presiden menegaskan, BG masih berstatus calon Kapolri meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penegasan ini dikemukakan setelah Sidang Paripurna DPR menyetujui BG untuk menjabat Kapolri,
Saat itu, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak membatalkan pelantikan BG. Jokowi bahkan memberi penekanan khusus pada kata penundaan.
"Jadi menunda, bukan membatalkan. Ini yang perlu digarisbawahi," kata Jokowi saat itu. Penegasan ini menjadi pegangan bagi masyarakat," demikian jelasnya.
Apalagi, pada hari yang sama, Presiden langsung menerbitkan dua keputusan--memberhentikan dengan hormat Jenderal Sutarman sebagai Kapolri dan mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. Dengan dua putusan ini, diasumsikan bahwa pelantikan BG hanya soal waktu.
Tapi tampaknya Tanda-tanda pembatalan pelantikan BG mulai terlihat ketika Presiden berkomunikasi dengan pimpinan DPR tentang kemungkinan mengajukan calon Kapolri baru minus BG.
Komunikasi dengan pimpinan DPR itu kemudian ditindaklanjuti dengan inisiatif Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyaring dan mengajukan usulan sejumlah nama calon Kapolri kepada Presiden.
"Nah, kita tinggal menunggu saja apakah presiden dapat mengambil keputusan yang tepat atau justru sebaliknya. Menjadi blunder politik yang membuat pemerintah ini makin tidak efektif dan kehilangan kewibawaan," tegasnya.