Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang praperadilan memenangkan sebagian permohonan Komjen Budi Gunawan atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim tunggal Sarpin memutuskan status tersangka Komjen Budi tidak sah.
Dimenangkannya praperadilan yang dimohonkan Komjen Budi semakin memuluskan langkah ‘balas jasa’ Presiden Joko Widodo kepada Komjen Budi. Pasalnya, Komjen Budi disebut-sebut pula sebagai timses Jokowi-JK di Pilpres 2014.
Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, kisruh KPK vs Polri melalui praperadilan dan akhirnya dimenangkan Komjen Budi merupakan proses menghalalkan ‘balas jasa’ Jokowi terhadap timsesnya.
“Jokowi harusnya konsisten dengan janji kampanye yakni koalisi tanpa syarat yang artinya tak membagi-bagi kekuasaan kepada koalisi dan tim suksesnya. Faktanya Jokowi ingkar janji dan menyandera dirinya sendiri dalam lingkaran politik praktis para elite,” ujar Panji dalam rilisnya kepada Tribunnews.com, Senin (16/2/2015).
”Jika Jokowi membagi kekuasaan, hasilnya akan tersandera parpol dan tim sukses yang mengakibatkan label sebagai ‘Presiden boneka’ sulit dihilangkan dari penilaian publik. Pasalnya, tujuan politik transaksional adalah kepentingan golongan dan pribadi bukan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Masyarakat akan kecewa kepada Jokowi jika benar melantik Komjen Budi sebagai Kapolri. Pasalnya, Komjen Budi adalah salah satu orang kepercayaan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang sempat pula diduga memiliki rekening gendut.
“Masyarakat mengharapkan Jokowi tidak membuat keputusan kontroversial dan menampung aspirasi rakyat bukan menampung kepentingan para elit politik,” terangnya.