Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Golkar di DPR mendorong penyelesaian Undang-Undang Penjaminan yang telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2015.
Pada masa sidang ketiga yang akan dimulai pada 23 Maret 2015, Fraksi Golkar akan menseriusi RUU yang merupakan inisiatif dari Fraksi Golkar itu.
"Kami mendorong pembahasan mengenai RUU ini dilakukan secepatnya karena ini penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," kata Ketua Fraksi Golkar di DPR, Ade Komaruddin di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Rabu (25/2/2015).
Menurutnya, dengan adanya UU penjaminan kredit maka akan sangat membantu bagi UMKM dan Koperasi untuk memiliki usaha yang produktif dan layak.
"Apalagi dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah ini sangat strategis karena 56,54 persen usaha di Indonesia masuk kedalam kategori UMKM," katanya.
Lebih lanjut dirinya menyebutkan, majunya ekonomi di Indonesia sebenarnya ditentukan UMKM. Sebab, tenaga kerja yang terserap juga sebagian besar dari UMKM.
"Kalau UMKM Indonesia bisa dibenahi dengan baik, maka rakyat Indonesia sejahtera. Sejahteranya rakyat Indonesia, maka sejahteranya UMKM," kata Ade.
Ditempat yang sama, Ketua DPP Partai Golkar, Firman Subagyo, menambahkan permodalan menjadi faktor penting dalam kelangsungan usaha UMKMK. Namun, selama ini pelaku UMKM tidak bankable dan sulit memenuhi pesyaratan kredit karena faktor jaminan.
"Banyak program seperti KUR (kredit usaha rakyat) yang nilainya triliunan rupiah tetapi tidak terserap karena UMKM tidak punya jaminan kolateral untuk mendapat pembiayaan dari bank. Inilah yang nanti akan diatur," katanya.