TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Nurdin Halid membantah berbuat licik saat pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) Golkar di Bali. Saat pelaksanaan Munas, Nurdin menjabat ketua steering committe (SC) saat Munas Golkar di Bali.
Ia pun meminta agar dapat diperlihatkan video penyelenggaraan Munas Bali dari pembukaan sampai penutupan.
"Ada Airlangga (Airlangga Hartarto) interupsi. Ada Akbar Tandjung juga saya persilakan. Tidak ada rekaman saya menyebut kelicikan," ujar Nurdin dalam sidang Mahkamah Partai di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (25/2/2015).
Namun, Majelis Mahkamah Partai belum mengizinkan kubu Ical memperlihatkan video munas tersebut. Nurdin tetap menyatakan dirinya tidak pernah melakukan intimidasi dalam Munas Bali.
"Ada 1 juta persen tolong diputarkan, kalau ada, bukan konteksnya saya ajak peserta berbuat licik," kata Nurdin.
Mengenai adanya pertemuan yang diduga mengerahkan peserta Munas agar memilih Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, ia membantahnya. Sebab pertemuan tersebut tidak dalam konteks pengerahan putusan.
"Tapi menyerap aspirasi. Organisasi manapun tidak ada konstenstasi politik yang pengurusnya netral pasti berpihak, tidak ada aturan bahwa ketua SC dilarang berpihak, jadi wajar," ungkapnya.
Ia menegaskan pengurus daerah memang menginginkan Ical sebagai Ketua Umum Golkar 2015-2020. "Mereka yang mau Ical jadi Ketum Golkar bukan Nurdin Halid. Nurdin Halid hanya melanjutkan saja," kata Mantan Ketum PSSI itu.