Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto menilai belum seluruh lembaga negara, kementerian dan pemda meletakkan agenda pemberantasan korupsi sebagai prioritas. Menurut Bambang hal itu merupakan
fakta yang harus dihadapi.
"Kian banyak pihak lain yang ingin melibatkan KPK dalam membangun sistem anti korupsi juga SDM anti korupsi, di sisi lain tapi kita digebukin terus," kata Bambang di Depok, Kamis (26/2/2015).
Selain itu KPK, kata Bambang, juga menjadi tempat menteri-menteri berdiskusi mengenai permasalahan pada Bidang Kerja kementeriannya.
"KPK jadi shelter tempat pengaduan sebagian menteri-menteri baik, kalau KPK ngomong oil dan gas, pajak, impor daging sapi, raskin. KPK paham A to Z di situ," ujarnya.
Bambang juga menyoroti permasalahan pengadilan yang menjadi pasar gelap ketidakadilan. Padahal ujung proses penegakan hukum ada di Lembaga Pemasyarakatan.
"LP tidak berguna untuk proses itu, sebagian LP. Kenapa? Begitu di LP anda bisa makan dan minum apa saja, bisa bawa siapa saja, kejahatan paling aman dilakukan di LP. Begitu sampai LP engga ada efeknya, minta kulkas, AC," ungkapnya.