News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kisruh APBD DKI

Ke KPK, Ahok Bawa Dua Dus Dokumen Terkait Dana Siluman Rp 12,1 Triliun

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015). Ahok diskusi dengan Jokowi soal perseteruannya dengan DPRD terkait hak angket. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki T Purnama, membawa sejumlah alat bukti melengkapi laporannya terkait dana siluman Rp 12,1 T ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pria yang beken disapa Ahok itu mengaku menyerahkan barang bukti sekitar dua dus. Banyaknya barang bukti tersebut, lanjut Ahok, karena mereka menyertakan dokumen dalam bentuk cetak mengenai pengeluaran uang.

"Jadi tadi kami datang membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang saya ajukan dengan e-budgeting yang kami sepakati di paripurna dengan yang dibuat oleh kawan-kawan DPRD," ujar Ahok usai melaporkan ke KPK, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

BACA: Jokowi Tersenyum Dengar Ahok Bilang Mau Dipecat DPRD

Ahok pun mencontohkan soal bukti kecolongan mereka di sebanyak 55 sekolah tahun 2014. Padahal waktu itu, Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun, berhasil meyisir Rp 4,3 T yang tidak dieksekusi.

"‎Tapi ternyata ada 55 kegiatan yang tereksekusi juga hampir Rp 6 miliar untuk UPS sekolah dan kepala sekolahnya semua kaget tidak pernah memesan UPS. Nah, ini juga mau dipakai pola ini," kata bekas bupati Belitung Timur itu.

Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mengakui banyaknya bukti yang diserahkan Ahok. Terkait laporan tesebut, KPK masih akan menelaahnya.

"Tumpukan kertas tebal. Cukup banyak berkasnya, tentu melalui proses telaah," kata Johan menambahkan.

Sebelumya, Ahok menemukan selilish atau disebut dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun oleh DPRD DKI Jakarta pada APBD DKI 2015 yang diajukan ke Kemendagri. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 4,8 miliar dituliskan dalam APBD, berdalih untuk membeli UPS komputer, yaitu tenaga listrik cadangan untuk komputer

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini