Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Samsul Ridwan berharap Presiden Joko Widodo tegas terkait perekrutan anak-anak yang direkrut menjadi kelompok radikal.
Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat menanggapi sebuah video di dunia maya yang berisi anak-anak Indonesia siap berperang menjadi mujahid cilik dari gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS/ISIS).
"ISIS yg merupakan 'organisasi terorisme internasional' telah menggunakan anak sebagai 'pasukan' anti pemerintah dalam propaganda politiknya di media sosial yang sangat menghebohkan negeri ini," kata Samsul dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (18/3/2015).
Dirinya berharap hal ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Pasalnya jika tidak segera direspon sangat dimungkinkan rekruitmen 'mujahid cilik' ini akan cepat meluas.
"Pemerintah harus segera ambil sikap kongret, dengan cara menguatkan keluarga rentan, meluruskan makna jihad, meningkatkan peran intelejen, menguatkan forum-forum anak di semua tingkatan, melakukan investigasi dan menyelamatkan anak anak yang sudah menjadi korban," katanya.
Dikatakan Samsul, dalam UU Perlindungan Anak sangat jelas mengatur pelarangan anak angkat senjata sebagai tentara cilik. Menurutnya, ada sanksinya jelas, namun yang dibutuhkan tetap sikap tegas dan keberanian pemerintah dalam melindungi dan memastikan bahwa tidak satupun anak-anak Indonesia menjadi korban eksploitasi organisasi terorisme ini.
"Jika ingin menunjukkan keperpihakan pada kemajuan dan perlindungan anak di negeri ini, pemerintah Jokowi-JK harus cepat bertindak," kata Samsul.