Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan pihaknya tidak mendukung pengguliran hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Wacana hak angket tersebut digulirkan Koalisi Merah Putih (KMP) terkait dugaan intervensi Menteri Yasonna terhadap kisruh Golkar dan PPP.
"Kita sama sekali tidak mendukung, kalau ada kader-kader Demokrat yang melenceng berhadapan dengan saya. Saya juru bicara kader Demokrat, tegas saya katakan tidak ada itu," ujar Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Demokrat, kata Ruhut, merupakan partai penyeimbang yang tidak masuk dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Mengenai sanksi bila ada kader yang ikut menandatangani hak angket, Ruhut mengaku belum ada.
Ia menyatakan seluruh anggota fraksi harus patuh kepada Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono serta Ketua Fraksi Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
"Biar saja kita melihat suasananya. Jadi kalau ada kader Demokrat tidak berkoordinasi dengan Sekjen, Ketua Fraksi ya pasti kita akan tegur," ujarnya.