Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanule Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PPP kubu Romahurmuziy, Syaifullah Tamliha, melihat adanya perbedaan suara soal hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjadi risiko pecahnya PPP.
"Itulah risiko PPP masih pecah begitu. Kami hormati lah perbedaan pendapat," ujar Tamliha kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2015).
Tamliha mengatakan perbedaan suara ini merupakan realita yang ada di internal partai berlambang Kakbah ini. Bahkan di DPR pun terpecah menjadi dua fraksi.
Namun ia mengatakan Ketua Umum PPP Romahurmuziy secara tegas menolak hak angket dan meminta agar kadernya yang berada di DPR tidak ikut menyetujui hak menyelidiki tersebut.
"Ada dua fraksi kan. Kalau dari kubu Romi kan tegas menolak hak angket. Kalau dari Djan Faridz kan tegas mendukung," sambung Tamliha.
Seperti diketahui, Koalisi Merah Putih telah menyepakati menggulirkan hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang diduga mengintervensi konflik di internal Partai Golkar dan PPP.
Wakil Ketua Umum DPP PPP kubu Djan Faridz, Epyardi Asda menyatakan partainya ikut mendukung langkah Golkar kubu Aburizal Bakrie untuk mengajukan hak angket tersebut.
"Kami bersepakat dan kami bersyukur mereka memandang kami. Kami betul-betul teraniaya dimana partai kami bukan hanya dipecah di pusat tapi juga di daerah," kata Apyardi kemarin, Selasa (24/3/2015).