Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan menyayangkan adanya pernyataan yang mengkritisi kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah kebijakan neolib.
"Saya ingin mengundang kalau ada yang mengatakan bahwa program Pak Jokowi neolib. Saya ingin tahu definisi neolib dan yang mana programnya yang neolib itu," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/3/2015).
Luhut mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebenarnya penyesuaian yang diatur di dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan.
"Bahwa ditentukan di situ jumlah subsidi tertentu. Jadi tidak dalam konteks karena naik turunnya rupiah. Tapi dalam konteks kami harus menjega jumlah subsidi itu harus seperti itu," kata Luhut.
Luhut meyakini semua program dan kebijakan yang diluncurkan masyarakat selalu berpihak kepada rakyat.
"Karena ini harus saya garisbawahi, karena setiap pertemuan rapat kami, meeting kami, rapat kami, Pres Jokowi selalu mengatakan kepentingan rakyat banyak. Dan itu saya rasakan. Saya bukan datang dari kemarin, saya sudah alami pemerintahan dari zaman Pak Harto sampai sekarang ini. Jadi saya bisa melihat bahwa ada satu keistimewaan yang diberikan Presiden Jokowi," kata Luhut.