News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kabinet Jokowi JK

Kementerian Desa Perbarui Data Survei Potensi Desa

Editor: Rachmat Hidayat
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, menunjukkan rajungan yang menjadi potensi Desa Betahlawang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, dalam kunjungan ke desa tersebut, Senin (23/3/2015).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain menyusun empat agenda pokok yang akan diimpelementasikan pada tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, juga menyusun data kebutuhan tiap desa.

Data yang disusun merupakan hasil analisis yang bersumber dari Data Survey Potensi Desa Tahun 2011, yang akan diperbarui dengan terbitnya Data Survei Potensi Desa Tahun 2014.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar menjelaskan beberapa kebutuhan yang dimaksud meliputi kebutuhan sosial dasar berupa infrastruktur, sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

"Contohnya, Saat ini desa tertinggal yang membutuhkan pondok bersalin sebanyak 3.396, di desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, kami sudah punya tersedia datanya," ujar Menteri Marwan, dalam acara Rakornas dan Launching pendamping desa, di Hotel Bidakara, Rabu (1/4).

"Contoh lainnya,saat ini jumlah desa yang membutuhkan gedung Sekolah Dasar sebanyak 10.080 desa, di desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, termasuk berapa jumlah guru SD yang diperlukan, kami sudah tersedia punya datanya," tambahnya.

Pada aspek ekonomi, imbuh Marwan, masih banyak desa yang membutuhkan pasar desa yang sifatnya permanen sebanyak 16.322 desa.

"Kementerian Desa Kami sudah tahu memiliki data lokasi dan nama desa apa yang membutuhkan pasar, dan desa apa yang membutuhkan keberadaan koperasi dll," imbuhnya.

Data yang sudah dikumpulkan, menurut Menteri Marwan akan segera disampaikan ke seluruh Kementerian/Lembaga guna dapat disusun skala prioritas intervensinya, juga termasuk juga akan kami disampaikan ke Pemerintah Daerah guna divalidasi mengenai kebutuhan riil-nya.

"Sehingga tidak terjadi dis-alokasi maupun mis-alokasi anggaran. Validasi ini penting mengingat sekecil apapun anggaran yang digunakan diharapkan dapat memberikan dampak kesejahteraan yang maksimal," imbuhnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini