Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Presiden Jokowi menyanggupi melakukan pertemuan rutin tiga bulan sekali dengan pimpinan DPD PDI Perjuangan dari seluruh provinsi. Rencana pertemuan rutin itu merupakan kesepakatan antara Jokowi dengan pimpinan DPD PDI-P saat bertemu dalam forum Kongres IV PDI-P di Sanur, Bali, pekan lalu.
"Itu akan secara rutin, dan Pak Jokowi yang menawarkan (pertemuan) tiga bulan sekali," kata Ketua DPD PDI-P Provinsi Jawa Barat, TB Hasanuddin, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Hasanuddin mengungkapkan, saat bertemu dengan Jokowi dalam Kongres IV di Bali, seluruh pimpinan DPD PDI Perjuangan tingkat provinsi menyampaikan masalah dan situasi terkini di tiap daerahnya. Hal-hal seperti itu, ia menegaskan, juga akan disampaikan saat pertemuan rutin nantinya.
Anggota Komisi I DPR RI itu melanjutkan, kesepakatan pertemuan rutin itu merupakan bukti terkoreksinya pola komunikasi antara pemerintah dengan partai pendukungnya.
Kapasitas Jokowi saat menghadiri Kongres IV di Bali, dan saat memimpin pertemuan, Tubagus Hasanuddin memastikan, adalah sebagai petugas partai dari ranah eksekutif.
"Kita telah perbaiki (pola) komunikasi. Dari daerah-daerah akan melaporkan situasi dan kondisi yang berkembang dan itu menjadi bagian untuk mengumpulkan data dalam konteks pembangunan," ujarnya.
Seusai acara pembukaan Kongres IV, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertemu dengan 34 Ketua DPD PDI-P tingkat provinsi, Kamis (9/4/2015), di Sanur, Bali.
Hasil pertemuan itu, Presiden dan seluruh pimpinan DPD PDI-P bersepakat untuk meningkatkan pola koordinasi antara pemerintah dengan partai pendukung.
"Kami hasilkan komitmen, ke depan kami koordinasi dan sinergikan antara program partai, legislatif dan eksekutif," kata Menko PMK, Puan Maharani.
Menurut Puan, komitmen itu sesuai dengan pidato Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri tentang perlunya mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai pengusungnya.
Puan menganggap pidato Megawati tepat karena hubungan pemerintah dan partai pengusung adalah kehendak demokrasi yang didasari konstitusi.
"Kami ingin mengawal semua program pemerintah. Bersinergi bukan hanya untuk partai, tapi agar pemerintah berjalan efektif dan rakyat bisa merasakan manfaat sinergi ini," ucap Puan.