Qodari: Gerakan Deparpolisasi Harus Ditolak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, gerakan deparpolisasi itu harus ditolak, karena tidak sesuai dengan sistem politik yang dianut Indonesia saat ini yakni demokrasi.

Fenomena munculnya gerakan deparpolisasi semakin menguat. Ada banyak pihak yang mengatasnamakan independensi melihat partai sebagai beban demokrasi.

“Tidak ada demokrasi tanpa partai politik dan partai politik adalah pilar demokrasi. Partai politik memegang peranan fundamental dalam roda pemerintahan demokratis,” kata Muhammad Qodari di Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Dikatakan, lewat partai politik terjadi agregasi kepentingan masyarakat, komunikasi politik, kaderisasi, dan regenerasi kepemimpinan bangsa.

Dengan tugas utama yang dialamatkan kepada parpol, tidak bisa dipungkiri eksistensinya merupakan penghubung antara negara dan masyarakat.

“Memang fungsi dan kerja parpol belum maksimal, tetapi bukan berarti parpol dibuang ke laut. Tetapi justru harus diperkuat,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengatakan, ada upaya pemunculan gerakan deparpolisasi atau mengikis peran partai politik (parpol) dalam pemerintahan.

Bahkan ada pihak yang mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan partai adalah beban demokrasi.

“Namun mengatakan partai hanya sebagai ornamen demokrasi dan hanya sekadar alat tunggakan kekuasaan politik sama saja mengerdilkan arti partai yang berasal dari rakyat,” kata Megawati dalam Kongres IV PDIP di Sanur Bali, Kamis (9/4).

Menurutnya, sentimental pada partai makin lantang diteriakkan dalam liberalisasi politik. Megawati menyakini proses deparpolisasi yang telah menjadi fenomena ini tidak berdiri sendiri.

“Ada kekuatan anti-partai dengan kekuatan modal yang berhadapan dengan gerakan berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya.

Ia menegaskan, jalan ideologi partai adalah pilihan yang benar. Jalan ideologi partai merupakan jalan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

“Inilah prinsip konstitualisme yang menjadi rujukan kita,” kata Megawati.