Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Golkar terancam tidak ikut Pilkada bila masih mengalami konflik kepengurusan. Politisi Golkar Mahyudin menilai hal itu sebagai resiko akibat masalah yang masih mendera partai berlambang Pohon Beringin itu.
"Yang rugi Golkar sendiri, pendaftaran akhir (calon kepala daerah) akhir Juli," kata Mahyudin di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (19/4/2015).
Mahyudin menyarankan agar Aburizal Bakrie dan Agung Laksono bertemu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sebab, tanggungjawab keikutsertaan Golkar di Pilkada berada ditangan keduanya. Dimana Agung Laksono merupakan Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol sedangkan Aburizal Bakrie merupakan Ketua Umum versi Munas Bali.
"Mereka berdua bisa ketemu membicarakan masalah Golkar. Kalau Golkar tidak ikut pilkada, berdosa mereka berdua," katanya.
Namun hingga kini belum ada pembicaraan antara Agung Laksono dan Aburizal Bakrie mengenai persoalan Golkar.
Sedangkan mengenai adanya calon kepala daerah dari Golkar yang mulai membuka komunikasi dengan partai lain, menurut Mahyudin hal itu wajar terjadi. Ia memastikan tidak ada kader Golkar di daerah yang keluar dari partai tersebut.
"Berkoalisi dengan partai lain wajar. Tidak ada kader yang keluar ke partai lain," ujar Wakil Ketua MPR itu.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya masih menunggu putusan pengadilan terkait kisruh dualisme partai, sebagai syarat bisa ikut Pilkada.
"Ya menunggu (proses peradilan), jadi bersabarlah, sambil kita sama-sama berdoa dan harapan sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam pilkada tahun 2015," kata Husni.