Wapres JK: Salah Mengantisipasi, Pertumbuhan Penduduk Bakal Jadi Beban

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia saat ini berpenduduk lebih dari 250 juta orang dan berpotensi terus berkembang. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, bila tidak diantisipasi jumlah penduduk justru akan menjadi beban.

"Bagaimana pun tanpa kebijakan yang tepat, ini (peningkatan penduduk, red) akan jadi beban," ujar Wapres JK dalam dialog, 'Pemanfaatan Gelombang Bonus Demografi: Tantangan dan Kesepakatan menuju Indonesia yang Maju, Adil dan Sejahtera,' di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2015).

Saat ini menguat fenomena mayoritas penduduk desa pindah ke kota, karena menjanjikan lapangan pekerjaan lebih baik. Ironisnya, luas lahan pertanian semakin sedikit, karena bertani tidak semenguntungkan bekerja di sektor formal.

Ia memaparkan lahan seluas satu hektare sawah hanya bisa menampung tiga orang pekerja, sedangkan lahan seluas yang sama bila dibangun pabrik dapat menampung hingga 100 orang pekerja. Salah satu solusi untuk memanfaatkan banyaknya penduduk Indonesia adalah membuka pabrik yang lebih banyak.

"Kita harus mengurangi pertanian, dialihkan ke Industri untuk menyerap demografi. Tapi produktifitas pertanian harus naik, ini lah yang dibutuhkan," ujarnya.

Selain itu pusat-pusat industri juga harus disebar, tidak hanya di sekitar Jakarta. Pusat Industri, kata Wapres JK, harus disebar juga ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Sumatera, Kalimantan dan Indonesia bagian Timur.

"Apa yang kita lakukan ialah bagaimana memperbaiki infrastruktur seluruh Jawa, kemudian mendorong terjadinya kompleks industri," terangnya.

Kebijakan pemerintah tersebut diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian pertumbuhan penduduk bisa ditekan, dan kualitas penduduknya pun meningkat.

Bila hal tersebut gagal dilakukan, masyarakat yang harus ditanggung hidupnya akan jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat yang menanggung. Pemerintah bakal sulit melaksanakan program jaminan sosial dan akan menyebabkan masalah besar.