News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Korupsi Haji

KPK Sudah Periksa Lebih dari 150 Saksi Terkait Kasus Haji SDA

Penulis: Eri Komar Sinaga
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) dengan mengunakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2015). SDA ditahan oleh KPK sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan haji. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total telah memeriksa lebih dari 150 saksi untuk dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi penyelengaraan ibadah haji.

Ratusan saksi tersebut diperiksa dan dimintai keterangannya untuk tersangka bekas Menteri Agama Suryadharma Ali.

Suryadharma sendiri ditetapkan sebagai tersangka korupsi haji tahun 2012-2013 dan 2010-2011 yang disangkakan belakangan.

"Untuk kasus SDA, baik tahun (kasus) 2012-2013 maupun tahun 2010-2011, penyidik KPK telah memeriksa lebih dari 150 saksi. Termasuk puluhan saksi yang kebanyakan swasta belakangan ini," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Jakarta, Senin (27/4/2015).

Banyaknya saksi tersebut, Kata Priharsa, karena diperiksa untuk kasus yang disangkakan mulai tahun 2010 sampai 2013.

Pemeriksaan semuanya dilakukan di Jakarta. Para saksi tersebut mulai diperiksa mulai pertengahan tahun lalu atau sesudah Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka.

Suryadharma selaku menteri agama diduga telah menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2010-2011 dan 2012-2013.

Dia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHP.

Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,8 triliun.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini