Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Kompolnas, Edi Saputra berpendapat Mabes Polri bisa menerapkan lelang jabatan. Pasalnya itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi Polri.
Menurut Edi, posisi yang perlu dilelang yakni posisi Kapolda, agar seluruhnya transparan termasuk menghindari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerapkan lelang jabatan. Direktur Sumber Daya Manusia Polda Metro, Kombes Eko HF mengatakan posisi yang dilelang yakni Kasubdit Keamanan Negara dan Kasubdit Harda, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro.
Kedua posisi itu dilelang, karena memang jabatannya kosong.
"Mabes Polri baiknya menerapkan lelang jabatan bagi Kapolda, baik itu Kapolda tipe A atau tibe B. Sehingga ada uji kompetensi terbuka dan tranparan," tegas Edi, Minggu (3/5/2015).
Menurut Edi, dengan adanya lelang jabatan bagi Kapolda maka itu dapat memberikan kesempatan bagi jenderal-jenderal di Mabes Polri untuk mengemban posisi Kapolda dengan lebih tertib.
"dengan adanya pelelangan posisi kapolda, jadi penempatan Kapolda ini bisa lebih tertib, bukan karena faktor disukai jadi terpilih jadi Kapolda," tegas Edi.
Edi melanjutkan pihaknya mengusulkan maksimal, seorang jenderal berpeluang dua kali menjadi Kapolda. Dan kalaupun ia berprestasi, bisa maksimal tiga kali menjadi Kapolda.
Lalu untuk Kapolda di daerah konflik juga perlu rotasi berjangka.
"Batas jabatan Kapolda kalau bisa maksimal dua kali, kalaupun dia bagus ya tiga kali. Jangan sampai ada Jenderal yang menjabat kapolda sampai empat kali. Berikan kesempatan bagi jenderal lainnya yang memang berkompeten. Makanya diperlukan lelang jabatan," tambahnya.