Menteri yang Menambah Pengangguran Masuk dalam Daftar Reshuffle

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Rokmin Dahuri, menegaskan perombakan kabinet atau reshuffle harus dilakukan secara hati-hati.

Kata Rohmin, pemerintah hanya mengganti menteri apabila menteri tersebut tidak memberikan kontribusi dalam kehidupan bernegara.

Setidaknya ada dua syarat menteri dicopot dari jabatannya. Pertama, menteri tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah internal sektornya. Rokhmin pun mencontohkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kalau kemiskinan nelayan dan petani terus ada. Kemudian daya saing produk kita masih rendah, industri hilir tidak berkembang," kata Rokhmi dalam diskusi bertajuk 'Menanti Sabda Reshuffle' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (9/5/2015).

Kedua, menteri tidak bisa memberikan kontribusi besar untuk negara. Menteri, lanjut Rokhmin, kebijakan yang diambil jangan menambah pengangguran.

Rokhmin menuturkan data pengangguran di Indonesia pada Oktober 2014 berjumlah 7,5 juta orang. Kini, pengangguran bertambah 300 ribu.

Rokhmin pun menyindir Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang mengeluarkan peraturan pemerintah tiidak bisa menggelar rapat di hotel.

Akibatnya, lanjut Rokhmin, banyak pekerja hotel yang harus dirumahkan.

"Kalau ada menteri kebijakannya jusrtu menciptakan pengangguran, itu yang harus diganti," tukas Rokhmin.