Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Muhammad Misbakhun menilai tidak baik jika Presiden Joko Widodo terus didesak untuk melakukan reshuffle atau perombakan menteri-menteri Kabinet Kerja.
Menurut Misbakhun, terlalu dini untuk pria yang sapaan akrabnya Jokowi ini melakukan perombakan kinerja Kabinet Kerja. Hal itu karena keseluruhan APBN-Perubahan tahun 2015 belum cair.
"Lalu Maret Dipa-nya turun, karena ketentuan (UU) 30 hari harus segera turun, kemudian petunjuk teknis karena ada beberapa kementerian yang digabung atau kementerian baru, Dipa turun nomenklatur selesai, baru bulan April yang lalu," ujar Misbakhun dalam Diskusi Polemik terkait reshuffle di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (9/5/2015).
Dengan demikian, Misbakhun menilai menteri-menteri Kabinet Kerja baru bisa menjalankan program-program pemerintahan sekitar bulan Mei, sehingga untuk dievaluasi masih terlalu dini.
"Nah, sekarang bulan Mei, kalau diukur dari kinerja ini kan, bahkan ada kementerian yang belum dapat menggunakan anggaran karena nomenklaturnya belum selesai, kalau belum bisa diimplementasikan dalam ruang APBN yang ada, terus yang mau dievaluasi apanya," kata Misbakhun.
Misbakhun kemudian mengatakan akan ada kekhawatiran apabila desakan agar Presiden segera melakukan reshuffle yaitu persepsi politik baru, bahwa Jokowi salah melakukan penyusunan kabinetnya.
"Kabinet kerja dievaluasi dari kinerjanya, dan kalau kemudian didorong presiden untuk melakukan evaluasi yang terlalu cepat, maka akan timbul persepsi politik baru, dimana presiden dinilai salah dalam menyusun kabinetnya," ucap Misbakhun.