Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lagi-lagi politisi Partai Demokrat di Senayan kembali angkat bicara mengenai persoalan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyalahkan Presiden ke-6 RI SBY terkait persoalan Petral.
Salah satunya adalah Willem Wandik. Menurut politisi asal Papua pernyataan Sudirman Said tidak menggambarkan sikap seorang penyelenggara negara yang bertanggung-jawab.
Seharusnya kata dia sebagai seorang menteri yang memegang otoritas di sektor migas lebih mengutamakan kinerja dan fokus menemukan solusi konkret untuk menuntaskan persoalan mafia migas yang telah lama menjadi masalah nasional.
Dia juga menyarankan untuk menuntaskan persoalan mafia migas seharusnya Presiden Jokowi membentuk unit khusus yang fokus mengkaji persoalan mafia Migas, yang didalamnya termasuk melibatkan pihak Kementerian ESDM, yang bertugas untuk melakukan pengakajian dan evaluasi secara komprehensif terkait penyelenggaraan migas secara nasional.
Namun hasil yang diharapkan tidaklah sesuai dengan harapan Presiden dan antiklimaks dengan harapan publik.
“Yang ada seolah-olah mencari alasan pembenaran dan tidak mau disalahkan oleh publik dan pemberi mandat “presiden Jokowi”, pihak Kementerian ESDM justru sibuk mencari-cari alibi atas kegagalan menertibkan sektor migas yang telah lama menjadi obyekan para mafia migas nasional maupun internasional,” ujar Willem Wandik dalam pernyataannya, Jumat(22/5/2015).
Willem juga berharap bahwa Menteri ESDM untuk segera memberikan pertanggung-jawaban terkait persoalan mafia migas, diantaranya menyoal peran petral, telah menempatkan Presiden SBY sebagai pihak yang turut disalahkan. Padahal dimasa lalu, Menteri ESDM saat ini juga menjadi bagian dari 'official' Pertamina yang juga turut serta memberikan andil dalam persoalan Petral.
Seperti yang diketahui oleh publik, bahwa Petral yang menjadi polemik pada saat ini merupakan bagian dari anak perusahaan Pertamina.
“Melihat daftar kerja yang perlu dituntaskan oleh Menteri ESDM, yang didalamnya termasuk persoalan mafia migas, menjadikan pekerjaan rumah Kementerian ESDM terlalu banyak untuk tidak dipersoalkan. Sehingga terlalu naïf jika Menteri ESDM hanya sibuk mencari-cari kesalahan Pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Bapak SBY,"katanya.
Saat ini lanjutnya, publik mengharapkan agar Menteri ESDM segera bekerja lebih cepat untuk menuntaskan persoalan-persoalan substantif di Kementerian yang dipimpinnya, dibandingkan sibuk bergosip tentang kinerja SBY di masa lalu.
"Setiap era pemerintahan memiliki urgensi persoalan yang menuntut sikap kenegarawanan setiap pemimpinnya, termasuk para menteri yang saat ini memimpin institusinya masing-masing,” katanya.
Selain itu kata Willem masalah mafia migas yang sampai hari ini masih menjadi polemik terkait kinerja Menteri ESDM dalam melaksanakan tupoksinya, sejumlah persoalan lainnya yang masih menuai polemik diantaranya persoalan pembangunan smelter PT. Freeport yang seharusnya berpihak pada pembangunan di daerah penghasil tambang “Tanah Papua”. Kewenangan menentukan pembangunan Smelter PT. Freeport berada pada otoritas Menteri ESDM.
“Penyelenggaraan daerah otonom di Tanah Papua bukanlah dalam status sebagai daerah otonom biasa, melainkan penyelenggaraan daerah otonom yang diatur secara lex specialis, yang diperkuat oleh hadirnya UU Otsus tahun 2001. Kekhususan tersebut juga telah memperkuat penyelenggaraan desentralisasi di Tanah Papua, yang tidak hanya menyangkut aspek pemerintahan semata, tetapi pengelolaan sumber daya alam yang diharapkan menjadi kekuatan fiskal Tanah Papua untuk mendorong kemandirian keuangan daerah,” paparnya.
Menurutnya keliru jika saat ini Menteri ESDM pun, menyalahkan pak SBY atas kegagalan tugas kementerian yang dipimpinnya untuk menuntaskan mandat presiden Jokowi dan rakyat Indonesia, untuk menuntaskan persoalan mafia migas, termasuk masalah Petral.
“Posisi bapak SBY, sebagai mantan presiden tentunya telah banyak berkontribusi bagi pembangunan nasional. Secara jujur harus diakui bahwa bapak SBY telah berhasil membawa kondisi perekonomian nasional, politik dan keamanan lebih stabil dibandingkan awal-awal masa reformasi,” jelasnya.
“Para pembantu Presiden di jajaran Kabinet Kerja saat ini, termasuk para Menteri “tidak terkecuali menteri ESDM”, terlihat gagap dan tidak mampu menterjemahkan pikiran-pikiran Presiden. Sehingga sejumlah sasaran penuntasan persoalan berbangsa dan bernegara mendapatkan treatmen yang keliru, dan terkesan mengalami sub-ordinasi,” tegasnya.