Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia seleksi calon pimpinan KPK akan meminta clearance untuk mereka yang mendaftar pimpinan KPK dari penegak hukum. Clearance mencegah cacat hukum masa lalu pimpinan KPK yang dapat menjadi celah kriminalisasi pihak lain di kemudian hari.
Baca juga: Pelibatan Polri Seleksi Calon Pimpinan KPK Mengundang Masalah
"Ini salah satu yang akan menjadi pertimbangan kami. Makanya pansel akan aktif bertemu para penegak hukum lainnya untuk mendapatkan masukan mengenai isu ini," ujar Ketua Pansel KPK Destry Damayanti kepada Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (2/6/2015). Pertemuan pansel KPK dengan penegak hukum dimulai 8 Juni 2015.
Wacana permintaan clearance pernah disampaikan Pelaksana Wakil Ketua KPK Johan Budi. Secara pribadi, ia berharap Pansel KPK mampu membuat clearence untuk calon pimpinan KPK baru agar tidak bermasalah dengan hukum.
Clearance tersebut dihasilkan, kata Johan, atas tanda tangan dari Polri, Kejaksaan, KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Enggak boleh juga seseorang yang sudah memperoleh clearance, tiba-tiba orang itu diusut karena pengaduan yang diadukan (kejadian, red) lima tahun yang lalu," beber Johan.