Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, Aburizal Bakrie menyebut usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait penggunaan kantor DPP Golkar secara bersama-sama dengan kubu Agung Laksono tidak masuk akal.
"Tidak rasional pak Jusuf Kalla sampaikan dua pilihan, kantor digunakan bersama, atau kantor digembok bersamaan," ujar Aburizal saat berpidato dalam acara Rapimnas VIII Golkar di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu (13/6/2015).
Menurut Aburizal, kepengurusan yang sah untuk mengisi kantor DPP Partai Golkar di Slipi yaitu kepengurusan hasil munas Bali tahun 2014 atau kepengurusan hasil munas Riau tahun 2009.
Namun, Aburizal mengatakan kantor tersebut nyatanya direbut oleh sekelompok orang yang menggunakan seragam AMPG pada tanggal 24 November 2014 lalu.
"Desember 2014, Polisi razia kemudian sita senjata tajam dan bom molotov. Lalu gerbang digembok. Kami telah laporkan adanya penganiayaan, tapi sampai saat ini polisi tidak tanggapi pernyataan visum itu," kata Aburizal.
Aburizal mengatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga telah memutus dalam provisi agar kubu Agung Laksono menghentikan segala kegiatan yang mengatasnamakan Golkar.