Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia dikhawatirkan memunculkan praktik korupsi berjamaah.
Calon kepala daerah yang akan kembali maju dikhawatirkan mensiasati APBD untuk kepentingan kampanye.
"Pilkada serentak ini bisa jadi terjadi korupsi serentak karena harus mempersiapkan dana untuk Pilkada," kata koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6/2015).
Apalagi di daerah-daerah yang banyak memiliki potensi tambang. Kepala daerah bisa mencari dana untuk kepentingan Pilkada dengan bermain izin-izin pertembangan.
Hal ini perlu diantisipasi sejak dini agar uang negara dan kekayaan negara tidak digerogoti oknum-oknum kepala daerah.
"Kalau di daerah yang banyak tambang, itu dengan memainkan izin-izin usaha pertambangan. Sehingga untuk mendapatkan izin itu tidak ada makan siang yang gratis," ujarnya.
Selain itu, Emerson pun mencermati tentang potensi permainan APBD serta APBN perubahan dengan memasukan proyek-proyek ajaib.
Tentu saja hal tersebut perlu diwaspadai pada saat penyusunannya jangan sampai terjadi seperti di Kabupaten Musi Banyuasin yang terjadi suap menyuap yang berhasil dibongkar KPK saat ini.
"Jangankan APBD, potensi permainan untuk memasukan proyek ajaib dalam APBN-Perubahan pun perlu diwaspadai," ujarnya.